Sisi News | Jakarta : Pemerintah daerah diminta memaksimalkan anggaran bagi perlindungan pekerja rentan, untuk program perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Seluruh pemerintah daerah agar dapat menyusun program-program berdampak nyata dan inovasi implementasinya. Yakni, sebagai upaya peningkatan capaian universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahun,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kamis (12/9/2024) di Jakarta, saat menghadiri Penyerahan Piala Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tahun 2024
Wapres meminta memastikan regulasi dan kebijakan yang dapat mendukung percepatan perlindungan pekerja miskin, rentan, dan tidak mampu sehingga kemiskinan ekstrem bisa segera turun.
Kemudian, pemerintah daerah juga didorong untuk terus mendukung berbagai inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata.
“Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” kata Wapres Ma’ruf.
Secara khusus, Wapres menilai pentingan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan kemudahan layanannya. Menurutnya, hal itu perlu diikuti dengan sosialisasi secara masif kepada para pekerja.
“Tingkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan kemudahan layanannya. Masifkan sosialisasi agar para pekerja dapat memahami manfaat dan hak yang didapat dari program perlindungan sosial ini,” ujarnya.
Komentar