SisiNews|Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Saktri Trenggono diharapkan dapat mengembalikan keutuhan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Sebab, nelayan yang menjadi anggotanya bingung dengan adanya dualisme kepengurusan pusat HNSI.
“Kami harapkan Mentri KKP sebagai bapak angkat nelayan perlu turun tangan untuk mendamaikan kepengurusan HNSI Pusat. Sebab para nelayan resah dan bingung,” kata Aktivis Nelayan HNSI, Andy Willkam Sinaga dalam keterangannya, Sabtu (19/1/2025).
Andy yang juga Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI mengatakan, dualisme kepengurusan membuat nelayan terabaikan dan nelayan merasa tidak pernah lagi diadvokasi hak-hak normatifnya.
Dicontohkannya, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan anggota HNSI masih belum teratasi dan sejumlah persoalan tentang nelayan di Indonesia yang harus diselesaikan HNSI, termasuk persoalan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh kita dan nelayan asing.
“Mereka sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Praktik menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75 persen sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi,” ujar Andy.
Andy menambahkan, persoalan lain adalah masih adanya kebijakan yang tidak merata sehingga memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Peran HNSI untuk ikut serta dalam program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo Subianto pun terhambat.
“Kami meminta agar dualisme kepengurusan di HNSI ini segera diakhiri. Pemerintah perlu turun tangan mendamaikan,” ucapnya.
Komentar