SisiNews|Medan: Mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk segera penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal nelayan bertonase 30 GT ke bawah.
“Keluhan ini sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu aktivitas nelayan. Kami meminta agar proses perizinan dipermudah dan segera diterbitkan SIUP dan SIPI nya jika sudah memenuhi prosedur, demi mendukung kesejahteraan nelayan,” tegas Rahmansyah Sibarani dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dihadiri langsung oleh Pj Sekda Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Effendi Pohan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (22/1/2025)
Rahmansyah yang juga wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga menyebut dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat konstituennya, khususnya nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, terkait lambatnya pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Keluhan terkait perizinan ini dinilai menjadi salah satu kendala yang menghambat aktivitas nelayan di kawasan tersebut. Ia juga berharap langkah konkret segera diambil oleh dinas terkait demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sumatera Utara.
Kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah disebutnya akan memaksimalkan produksi perikanan tangkap di daerah, yang juga bertujuan mendukung program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan.
Terkait itu, Pj Sekda Effendi Pohan dalam rapat tersebut langsung meminta DPMPTSP dan Dinas Kelautan untuk segera menindaklanjuti keluhan tersebut. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang cepat dan tepat untuk mendukung sektor perikanan di daerah.
“Kita harus memastikan pelayanan yang diberikan tidak memberatkan masyarakat, terutama para nelayan yang menggantungkan hidup dari laut,” ujar Effendi.
Komentar